Demokrat Khawatir Ganjil Genap Berimbas Gerombolan di TransJ hingga MRT

Demokrat Khawatir Ganjil Genap Berimbas Gerombolan di TransJ hingga MRT

August 2, 2020 By Jeffrey Powell

Jakarta

Pemprov DKI bakal kembali menerapkan sistem ganjil-genap esok hari. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Desi Kristiana Sari mengkhawatirkan terjadinya kerumunan di moda pemindahan umum dari TransJakarta sampai MRT.

“Saya lebih kacau kerumunan di kereta, MRT, TransJakarta, halte. Yang saya takutkan justru di situ nanti ngumpulnya itu. Apakah nanti Pemprov ada yang jaga untuk kerumunan itu atau tidak, ” kata Desi ketika dihubungi, Minggu (2/8/2020).

Desi menyebut kebijakan ganjil-genap nyata tidak lepas dari protes masyarakat. Namun, dia mengatakan masyarakat bakal cepat beradaptasi dengan kebijakan ini.

“Kalau yang protes ada ya, tapi setahu saya itu nggak lama juga ya jika saya bilang, kan ini mutakhir berapa bulan meniadakannya. Jadi aku rasa masyarakat cepat beradaptasi gerangan, ” ujar Desi.

“Cuma yang saya takutkan tersebut tadi akhirnya transportasi umum siap ramai dan adanya kerumunan, ” tambahnya.

PKS Minta Evaluasi Usai 1 Pekan

Fraksi PKS DPRD DKI meminta ada evaluasi kebijakan ganjil-genap pada seminggu mula-mula. PKS menyebut ganjil-genap bisa dicabut apabila terjadi peningkatan jumlah pemakai kendaraan umum.

“Pekan ini kita lihat kalau sepekan kendaraan umum yang meningkat penggunaannya berarti pengguna kendaraan pribadi memakai kendaraan umum dan memperbesar risiko penularan COVID. Saya kira tersebut bisa dicabut aturan itu pada pertengahan satu minggu dievaluasi, ” kata Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz ketika dihubungi, Minggu (2/8/2020).

Aziz membicarakan perlu ada kontrol selama implementasi ganjil-genap. Hal itu dilakukan buat mengetahui apakah target pelaksanaan ganjil-genap berjalan atau tidak.

“Harus ada fungsi kontrol yang baik juga. Kita mesti lihat dalam dua pekan ke ajaran. Dampaknya tercapai atau nggak bahan itu, ” ujar Aziz.

“Seandainya kejadiannya malah sebaliknya, orang tidak WFH tapi bahkan kendaraan umum semakin padat aku kira kebijakan itu perlu ditinjau kembali sebelum masa berlakunya berhenti, ” tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta ingin perusahaan dan karyawan menyesuaikan jadwal ke pejabat dengan pelat nomor mobilnya. Pekerja yang tidak bisa ke dewan karena pelat mobilnya kena pemisahan ganjil genap diharapkan kerja lantaran rumah.

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan istimewa genap adalah bentuk emergency brake atau rem darurat saat PSBB Transisi. Pemprov DKI berharap implementasi ini bisa mengurangi pergerakan warga ke pusat Jakarta.

“Saat ini kebijakan pembatasan semrawut lintas dengan sistem ganjil penuh menjadi satu instrumen untuk jalan Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan pergerakan orang, ” kata Syafrin, Minggu (2/8/2020).

(imk/imk)