Doni Monardo: Tak Ada Pakar Epidemiologi di Struktur BNPB, Kami Harus Kerja Keras

Doni Monardo: Tak Ada Pakar Epidemiologi di Struktur BNPB, Kami Harus Kerja Keras

June 23, 2020 By Jeffrey Powell

Jakarta

Besar BNPB Letjen Doni Monardo melahirkan BNPB harus bekerja keras dalam penanganan COVID-19. Pasalnya, Doni mengucapkan tak ada pakar epidemiologi maupun kesehatan masyarakat yang dimiliki BNPB.

“Bagaimana BNPB dalam struktur organisasi tidak ada pakar epidemiologi, tidak ada pakar di bidang kesehatan masyarakat, hanya tersedia dokter Benny, itu pun tabib umum, di luar itu sama sekali tidak ada. Sehingga awak harus berkerja keras untuk berkonsolidasi untuk melakukan optimalisasi dengan mengundang pakar yang ada di Tanah Air, ” kata Doni di rapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa (23/6/2020).

Doni mengatakan sejak ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dirinya menyusun struktur organisasi di BNPB yang mengundang sejumlah ahli dalam upaya penanganan COVID-19. Tim pakar yang dipimpin Prof Wiku Adisasmita itu disebutnya menjadi kekuatan utama Gugus Tugas COVID-19.

“Kami menyusun struktur organisasi dalam mana BNPB tidak memiliki pakar-pakar di bidang kebencanaan, di dunia pandemi. Sehingga pelibatan dari pihak di luar betul-betul menjadi kejadian yang tidak bisa kami abaikan. Dan ternyata kehadiran para spesialis inilah yang akhirnya menjadi kekuatan utama di bawah Ketua Awak Pakar Prof Wiku Adisasmito, itu ada 95 orang pakar lantaran 13 sektor, baik pakar dalam bidang epidemiologi, kesehatan masyarakat, tempat sosial, budaya, hampir semua bidang yang berhadapan dengan COVID tersebut ada di situ, ” ungkap Doni.

Doni mengutarakan pihaknya juga memanfaatkan modal baik sampai ke tingkat RT/RW buat bekerja sama agar bisa menekan kasus Corona di daerah. Ia menyebut Gugus Tugas juga mengatur sistem agar semua itu bisa terintegrasi dalam satu komando.

“Kemudian bagaimana kami mengatur sistem agar semua bisa melekat, sehingga pola kolaborasi berbasis publik sehingga kementerian/lembaga, bahkan LSM selalu relawan itu bergabung di Gugus Tugas. Demikian kami berupaya mendapatkan skill sementara di BNPB tak ada, sehingga kami harus berjalan keras mengumpulkan ahli di tempat masing-masing agar semua ada di dalam satu komando, ” tegasnya.

Doni juga mengungkapkan datang saat ini belum ada satupun pakar yang bisa memastikan surat pandemi Corona akan berakhir. Pada sisi lain, pihaknya mendapat keterangan ada 7 juta warga yang terkena PHK imbas pandemi, sehingga ia melaporkan kepada Presiden Joko Widodo tak bisa memilih lupa satu, antara kesehatan dan ekonomi.

“Kami katakan kalau kita pemerintah Indonesia memilih mulia, berarti kita seperti memakan bahan simalakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Kita kudu paralel, dua-duaya harus kita jalankan secara seimbang. Kapan kita kudu tekan gas, ketika gas ditekan adalah daerah yang tidak ada masalah COVID-nya. Ketika yang banyak kasus COVID, maka rem dengan kita injak supaya laju organ kita tidak kencang. Bagaimana lah tiap daerah ini diatur biar antara rem dan gas tersebut seimbang, ” tandasnya.

(azr/imk)