Formappi: Anggota DPR Jangan Malas Ngantor di Tengah Pandemi

Formappi: Anggota DPR Jangan Malas Ngantor di Tengah Pandemi

July 15, 2020 By Jeffrey Powell

Jakarta

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai ketidakhadiran 269 anggota DPR dalam rapat paripurna yang digelar kemarin tidak memenuhi persyaratan kehadiran dalam mengesahkan suatu putusan (kourum). Formappi meminta anggota DPR tak menjadikan pandemi virus Corona (COVID-19) sebagai alasan untuk tidak berkantor di komplek MPR/DPR, Jakarta.

“Situasi pandemi jangan datang menjadi pembenar bagi anggota DPR untuk bermalas-malasan. Ingat, tanggung berat mereka sebagai wakil rakyat betul besar, dan sejauh ini belum cukup diperlihatkan melalui semangat kegiatan tinggi dan kehadiran signifikan di dalam rapat-rapat ketika pemerintah sudah menerapkan masa PSBB transisi. Anggota DPR tidak boleh takut datang ke kompleks parlemen, ” kata pengkaji Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Rabu (15/7/2020).

Pencegahan penyebaran virus Corona di DKI Jakarta saat ini dilakukan dengan memberlakukan PSBB transisi. Lucius menyuarakan pemberlakuan PSBB transisi semestinya dijadikan dasar oleh DPR untuk meniadakan penerapan rapat virtual.

“Dengan telah dilonggarkannya aturan pembatasan dengan berlangsung kekal PSBB, maka sepantasnya aturan rapat virtual yang diterapkan pada saat kegentingan memaksa ataupun darurat juga berakhir, ” tutur Lucius.

Lucius meminta DPR menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja secara maksimal di pusat PSBB transisi. Menurutnya, pertemuan wujud di DPR bisa kembali sesuai semula dengan menerapkan protokol kesehatan tubuh pencegahan Corona secara ketat.

“DPR, dengan berbagai kepalang jawab luar biasa yang menempel secara kelembagaan, mestinya bisa menunjukkan kerja maksimal dalam situasi PSBB transisi. Rapat virtual mungkin masih dimungkinkan, tetapi semestinya sudah bisa kembali ke pertemuan fisik di kompleks parlemen. Tentu saja pengetatan dilakukan melalui protokol khusus bertemu dengan standar penanganan COVID-19, ” papar Lucius.

“Karenanya, DPR mestinya tak bisa mengikuti ritme kerja rakyat kebanyakan, sebab di saat krisis seperti itu mereka lah yang sesungguhnya kudu memikirkan nasib rakyat. Mereka dengan harus menemukan cara bagaimana rakyat bisa terbebas dari krisis sebab pandemi saat ini, ” imbuhnya.