Freddy Numberi: Papua Ab Initio Hak Indonesia

Freddy Numberi: Papua Ab Initio Hak Indonesia

June 28, 2020 By Jeffrey Powell

Jakarta

Sudah setengah abad lebih Papua kembali ke Indonesia (1 Mei 1963-1 Mei 2020) kendati masih banyak asosiasi khususnya di Papua mempertanyakan proses ini, dan mempersoalkan pengabaian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (the right for self determination).

Dalam Piagam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan & kedaulatan Indonesia, namun keresidenan Nieuw Guinea (Papua) sesuai Pasal 2 KMB masih tetap di kolong kekuasaan Belanda dengan alasan keresidenan Papua memiliki karakteristik sosio-kultural serta geografis yang berbeda dari Nusantara, sehingga diberi status quo serta akan dibahas satu tahun lalu.

Sepanjang tahun 1950-an, Presiden Soekarno mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Belanda ditekan buat menyerahkan Papua kepada Indonesia, tetapi tidak berhasil. Pada 5 Desember 1957, Bung Karno mengambil kesibukan represif dengan mengusir semua masyarakat negara Belanda dari Indonesia serta menasionalisasi perusahaan Belanda. (Justus M. Van Der Kroef, 1958: hal. 1).

Dengan tekanan dengan juga dilakukan pemerintah AS, Belanda akhirnya menyerahkan Papua kepada PBB melalui New York Agreement, 15 Agustus 1962. Pada 1 Mei 1963, PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) menganjurkan Papua Ab initio (sesuai semula/from the beginning) ke pemiliknya yang sah yaitu Hindia Belanda (Nederlands-Indië) yang dimerdekakan sebagai Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang diwakili satu. 026 orang, Papua dikukuhkan jadi bagian dari NKRI dan kemudian disahkan pada 19 November 1969 dalam Sidang Umun PBB meniti resolusi No. 2504 (XXIV). Era itu 80 negara mendukung (termasuk Belanda) dan 30 negara tak memberi suara (abstain), dan 12 negara tidak hadir.

Fernando Ortiz Sanz, yang mewakili Sekjen PBB U Thant buat UNRWI (United Nation Representative in West Irian), dengan tugas khusus memonitor dan mengawasi pelaksanaan Pepera, saat di Manokwari, 29 Juli 1969, mengatakan: “Irian Barat seperti kanker yang sedang tumbuh di tubuh negara-negara anggota PBB dan tugas saya adalah mengoperasi untuk menghilangkannya” (John Saltford, The United Nations and The Indonesian Take Over of West Papua, 1962-1969, London, 2003: hal. 163).

Dengan ditandatanganinya New York Agreement pada 15 Agustus 1962, atas perintah Panglima Tertinggi Legiun Perang Republik Indonesia Presiden Sukarno seluruh Operasi Mandala dihentikan.