Gegara Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Mampu Dipidana

Gegara Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Mampu Dipidana

August 4, 2020 By Jeffrey Powell

Jakarta

Nasib Penuntut umum Pinangki Sirna Malasari bagai pada ujung tanduk. Setelah dicopot jabatannya gegara foto bersama Djoko Tjandra, kini Jaksa Pinangki diusut soal dugaan aliran uang di walimah itu.

Pinangki dengan sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, awalnya menjadi buah bibir setelah fotonya yang viral beredar dalam media sosial bersama Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking, yang ialah pengacara Djoko Tjandra.

Pihak Kejaksaan Agung ( Kejagung) kemudian melakukan pemeriksaan internal kepada pejabatnya yang diduga berkaitan dengan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu.

Setelah proses penyelidikan, akhirnya bagian Kejagung pun membeberkan hasil pemeriksaan tersebut. Kejagung memutuskan membebastugaskan Pinangki dari jabatannya.

“Wakil Jaksa Agung telah memutuskan, bertemu keputusan Wakil Jaksa Agung Cetakan Kep/4/041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin level berat berupa pembebasan dari kedudukan struktural. Artinya di-nonjob-kan kepada terlapor (jaksa Pinangki), ” kata Keadaan Setiyono di Kejagung, Kebayoran Anyar, Jakarta Selatan, pada Rabu 29 Juli 2020.

Hari mengungkapkan Pinangki terbukti melanggar peraturan. Pinangki terbukti pergi ke luar negeri tanpa izin tertulis daripada pimpinan sebanyak sembilan kali sepanjang 2019.

Setelah dilengserkan, sorotan terhadap Pinangki tidak surut.

Pemberlakuan hukuman kejahatan pun dipertanyakan oleh sejumlah bagian. Salah satunya, sorotan dari Menko Polhukam Mahfud Md, yang menilai Pinangki tidak cukup hanya dibebastugaskan. Mahfud meminta aparat penegak hukum serupa memproses Pinangki secara pidana.

Kejagung lalu membuka jarak menjerat Pinangki secara pidana.

Pinangki lalu diproses dengan administratif pada Jaksa Agung Bujang Bidang Pengawasan (Jamwas). Setelahnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) meneruskan hasil penelitian itu ke Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus).

“Dari hasil pemeriksaan penjagaan sudah disampaikan direktur penyidikan untuk yang dugaan terhadap adanya suatu peristiwa yang diduga pidana itu sudah diserahkan ke Jampidsus, ” lema Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di depan Gedung Bundar yang merupakan kantor Jampidsus di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/8/2020).

“Proses selanjutnya sesuai dengan SOP (standard operating procedure) yang ada di Pidsus maka laporan pemeriksaan pengawasan sebetulnya akan dilakukan telaah oleh tim yang disampaikan Pak Dirdik (Direktur Penyidikan), ” imbuh Hari.