Papua Perpanjang PSDD hingga 31 Juli, Pemprov Minta Tokoh Agama-Adat Terlibat

Papua Perpanjang PSDD hingga 31 Juli, Pemprov Minta Tokoh Agama-Adat Terlibat

July 4, 2020 By Jeffrey Powell

Jayapura awut-awutan

Pemerintah Provinsi Papua kembali memperpanjang pembatasan sosial diperluas dan diperketat (PSDD) relaksasi periode III hingga 31 Juli 2020. Hal ini disebabkan masih tingginya kasus virus Corona (COVID-19) pada Papua.

“Kita sedang memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 berlaku selama 28 hari, besar kali masa inkubasi, mulai agenda 4 Juli-31 Juli 2020, menetapi masih tingginya jumlah kasus positif COVID-19, ” kata Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada kuli usai rapat evaluasi pelaksanaan relaksasi II PSDD, Jayapura, Jumat (3/7/2020).

Tinal mengatakan arah kebijakan PSDD mengutamakan dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat Papua, dengan titik berat pada pengukuhan sistem kesehatan dalam penanganan COVID-19 berbasis masyarakat.

“Kebijakan periode VIII bertemakan relaksasi pembatasan sosial diperluas dan diperketat (PSDD) penyesuaian menuju masyarakat produktif dan tenang COVID-19 kontekstual Papua, ” ucapnya.

Masing-masing bupati & wali kota atau asosiasi bupati dan wali kota di 5 wilayah adat bertanggung jawab jadi pengendali dalam penanganan COVID-19 di wilayahnya. Sementara Pemprov Papua cuma mendukung penanganan COVID-19 di kabupaten/kota secara selektif.

Selain itu, kata Klemen Tinal, di percepatan penanganan COVID-19 diharapkan kontribusi dan kerjasama tokoh masyarakat & tokoh agama.

“Kita minta kemandirian dan partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dengan membangun potensi dan keunggulan umum, saling membantu dan gotong royong melalui pembentukan kampung tangguh serta RT/RW tangguh COVID-19 yang menjadi basis pemutusan mata rantai transmisi COVID-19, ” ujarnya.

Dia meminta agar pemerintah kabupaten/kota lebih mengefektifkan puskesmas sebagai penjaga terdepan pelayanan kesehatan umum serta mengoptimalkan fasilitas laboratorium dan klinik swasta untuk pemeriksaan rapid test.

Rumah sakit negeri dan rumah sakit mitra diwajibkan mendukung penanganan COVID-19 tanpa mencuaikan fungsi pelayanan umum dan pelayanan gawat darurat bagi pasien non-Corona sesuai protokol kesehatan.

“Pemerintah Provinsi Papua mendukung penambahan fungsi rumah sakit antara Iain IGD, kebutuhan air bersih, penambahan daya listrik, peralatan test PCR dan fasilitas kesehatan lainnya, beserta memastikan pemenuhan tenaga medis elok jumlah maupun keahlian yang dibutuhkan serta pemberian insentif dan akomodasi bagi seluruh tenaga medis yang bertugas dalam penanganan COVID-19, ” imbuhnya.

(rfs/rfs)