Tito: Pengendalian Protokol di Sistem Demokrasi Didominasi Low Class Sulit

Tito: Pengendalian Protokol di Sistem Demokrasi Didominasi Low Class Sulit

August 9, 2020 By Jeffrey Powell

Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepatuhan asosiasi pada protokol kesehatan dibutuhkan pengoperasian kontrol. Pengendalian ini disebut bersandar pada sistem politik suatu negeri.

“Kalau kita kata untuk membuat orang tidak saling menulari, maka kita bicara pengoperasian kontrol. Kalau bicara soal sosial kontrol maka akan sangat bersandar dengan sistem politik dan pola sosial budaya, ” ujar Tito dalam webinar Taruna Merah Putih yang disiarkan live di YouTube, Minggu (9/8/2020).

Tito mengatakan, pengendalian masyarakat pada negara dengan sistem demokrasi tidak mudah. Hal ini menurutnya karena pemegang kedautalan adalah rakyat.

“Mengendalikan masyarakat disistem demokrasi tidak jujur. Karena pemegang kedaulatan adalah kaum, pemerintah hanya pemegang mandat dengan ditunjuk, dipilih oleh rakyat, ” kata Tito.

Dia menilai, pengendalian disisitem demokrasi mau mudah bila masyarakat didominasi oleh kelas menengah. Sehingga masyarakat dengan sendirinya mengetahui kondisi.

“Sistim pengendalian masyarakat disistem dengan demokrasi itu akan efektif jika negara itu didominasi oleh middle class, mereka yang terdidik, mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi, mayoritas. Contoh kasus Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia, New Zealand, ” kata Tito.

“Sehingga ketika diminta untuk memakai masker mereka tidak usah diperintah mereka bisa mengecek dengan penguasaan intelektual mereka yang memadai untuk apa masker itu, ” sambungnya.

Namun, Tito mengatakan masyarakat Indonesia didominasi oleh low class. Sehingga menjadi sulit.

“Tapi pengendalian masyarakat dalam sistem demokrasi yang didominasi oleh low class, seperti kasus Nusantara, India, Brazil, Equador, ini menjadi tidak mudah. Karena masyarakatnya, sekali lagi masyarakat milik kedaulatan, mereka banyak yang kurang terdidik & kurang mampu secara ekonomi, ” tuturnya.

Tidak hanya itu, menurutnya situasi juga menjelma lebih sulit ketika pemerintahan terbagi. Antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Dan hendak menjadi lebih sulit ketika pola demokrasi itu, ditambah dengan sentralisasi dimana pemerintahan terbagi ada negeri pusat ada pemerintah daerah. Pada Indonesia pemerintah daerahnya terbagi lagi, provinsi tingkat satu dan kabupaten tingkat dua. Ketika mereka tak maksimal, maka mesin pemerintah buat mengendalikan masyarakat taat protokol COVID-19 nggak akan maksimal, ” pungkasnya.

(dwia/dwia)